Banjarbaru. Wacana sejumlah pondok untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar di lingkungan pesantren, memaksa pemerintah kota banjarbaru mengambil langkah cepat kebijkana pelarangan aktifitas belajar para santri, resiko menjadi cluster covid terutama bagi santri dari luar daerah Banjarbaru menjadi faktor diambilnya kebijakan untuk tidak digelarnya pendidikan bagi para santri se-Banjarbaru hingga batas waktu yang belum di tentukan.
Walikota Banjarbaru dalam pertemuan khusus dengan utusan dari pondok bersama jajaran dinas terkait pada jumat siang (12/06/20) menyampaikan. Jika ponpes masih tetap buka pemerintah tidak akan sanggup menanggung resiko jika muncul cluster baru, mengingat santri pondok yang datang ke Bajarbaru merupakan santri yang tersebar dari sejumlah kota dan kabupaten di wilayah tanah air.
‘’kami berharap pimpinan pondok memahami resiko yang di timbulkan jika kegiatan belajar mengajar masih di adakan, alangkah lebih baiknya tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, terlebih lagi kementerian pendidikan juga telah mengumumkan tidak pembelajaran di sekolah maupun lembaga pendidikan hingga akhir tahun.’’
Di waktu bersamaan walikota Banjarbaru memberikan bantuan dana aspirasi dari ASN kepada seluruh jajaran pengurus pondok, hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian, di masa vakum nya kegiatan pondok, besaran dana yang di berikan pun cukup bervariatif tergantung besaran pondok pesantren berikut kebutuhan operasional pondok, guru pondok dan jumlah santri di masing-masing pondok.
‘’dari dana aspirasi ASN kota Banjarbaru di masa pandemic ini untuk kegiatan ini sebesar RP 340 an juta hal itu rencananya akan di berikan kepada 627 guru pondok pesantren serta operasional bagi ke 21 pondok yang berada di kota Banjarbaru’’ ujarnya kepada jurnalis Humas kemenag secara langsung.
Walikota yang bakal maju di Pilkada Banjarbaru 2021 mendatang ini menggaris bawahi, kebijakan pemberian kompensasi ini besarnya RP 400.000 per guru, dan hanya di berikan bulan ini sesuai dengan pemberlakuan dan penundaan kegiatan belajar di lingkungan pondok.
Sementara itu, pimpinan Ponpes Wali Songo Gus Wahid yang Hadir di aula pertemuan terbut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Pemerintah kota Banjarbaru atas problematika yang di alami oleh pondok, namun mewakili para pengurus pondok, dia meminta pemerintah mengeluarkan surat edaran (SE) resmi terkait peniadaan Kegiatan belajar yang nantinya di menjadi dasar untuk di sampaikan kepada orang tua santri.
‘’tidak sedikit wali santri yang ngotot untuk tetap memasukkan anak ke pondok baik mereka yang sudah ada atau bahkan mau masuk di tahun ajaran baru, akan tetapi setidaknya Pemko melalui SE bisa menjadi dasar hukum dan pertimbangan bagi orang tua agar mengerti dengan kondisi yang terjadi di wilayah Banjarbaru untuk saat ini’’ terangnya
Dalam waktu dekat pemerintah kota pun akan segera terbitkan SE untuk pondok yang akan di teruskan kepada wali santri yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang nyantri di kota Banjarbaru, dari data yang di peroleh jurnalis Kemenag Banjarbaru menjadi salah satu dari 66 kabupaten yang beresiko tinggi terhadap penularan covid 19 yang merupakan hasil penetapan pemerintah pusat. Sebagaia langkah antisipasi kini Banjarbaru menyiapkan tiga asrama sebagai tempat karantina bagi ODP. Dyn
